Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Ist/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan bahwa gelaran G20 dapat menjadi ajang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali untuk menggarap peluang ekspor hingga mencapai 70 persen. Oleh sebab itu, pria yang kerapa disapa Demer itu berharap Kementerian Perdagangan dapat memberikan pemahaman mengenai ekspor kepada pelaku UKM dan generasi muda calon eksportir muda.

Hal itu disampaikan Demer dalam kegiatan Forum Strategi Pengembangan Ekspor Nasional “UKM Go Global” yang digelar di Arma Musem & Resort, Ubud, Kabupaten Gianyar pada Jumat, (25/11/2022).

“Event G20 dan puncak KTT G20 yang sudah berlangsung sukses di Bali menjadi momentum UKM di Bali dan nasional naik kelas serta menggarap peluang pasar ekspor minimal di negara anggota G20 yang sektor perdagangannya yang menguasai 70 persen dari perdagangan dunia,” ungkap Demer dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (29/11/2022).

Dalam forum tersebut, Demer mengajak para peserta untuk memahami bagaimana cara mengurus perizinan hingga memanfaatkan berbagai program layanan terkait ekspor. "Yang intinya saya mengajak para peserta memahami seperti apa mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk eskpor, bagaimana meningkatkan kualitas produk hingga memanfaatkan berbagai program dan layanan pemerintah terkait ekspor produk UKM,” jelas Politisi Partai Golkar itu.

Dengan semakin banyaknya produk UKM Bali yang tembus pasar ekspor, Demer berharap perekonomian Bali bisa lebih cepat bangkit dan bertumbuh sehingga masyarakat Bali bisa sejahtera. Terlebih juga pemerintah memberikan kemudahan berusaha sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Contohnya kemudahan mengurus peizinan UKM melalui OSS (Online Single Submission). “Saya berharap melalui acara bisa benar-benar menumbuhkan dan melahirkan eksportir-eksportir muda yang tangguh ke kancah internasional,” jelas Demer.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, Ganef Judawati menyebutkan sebanyak 77 persen eksportir di Indonesia terdiri dari UKM. “Namun para pelaku UKM ini memiliki keterbatasan untuk ekspor seperti keterbatasan kapasitas produksi, modal, sumber daya manusia, kualitas produk, dan sertifikasi serta dalam hal pemasaran,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Perdagangan melakukan berbagai program kegiatan, di antaranya pendampingan desain produk dan pendampingan eksportir. 

Ditambah, Kementerian Perdagangan juga menyediakan klinik desain, layanan informasi ekspor melalui Ina Export. Ada juga Export Center di Surabaya, yang merupakan lembaga konsultasi dan pendampingan ekspor yang wilayah kerjanya termasuk untuk Bali. (bia/rdn)